Penegakan Hukum melalui Lapas dan Rutan

Oleh: Ahmad Nugraha Bayu Mukti

Insiden di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan Sialang Bungkuk

4 Mei 2017 setelah waktu Solat Jum’at, sebuah insiden terjadi di Lapas Sialang Bungkuk Riau, Ratusan Narapidana kabur dari sel tahanan setelah kerusuhan yang menuntut kepala keamanan Lapas diganti. Jumlah narapidana yang kabur diperkirakan lebih dari 400 orang. Pada saat kejadian, petugas yang menjaga pintu berjumlah hanya 6 orang sehingga petugas tidak mampu untuk menahan dobrakan dari penghuni lapas.

Hingga tulisan ini di rilis, Petugas bersama warga telah menangkap sebagian narapidana yang kabur. Kepala Sub Bagian Hubungan masyarakat Polresta Pekanbaru, Ipda Dodi Vivino, mengatakan bahwa polisi telah disebar di Pekanbaru, lebih terfokus di Kecamatan Tenayan Raya. Polisi terus mengejar baik itu tim Shabara dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru. Dari pantauan Antara, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru ikut ke lokasi untuk memimpin penangkapan. Mereka yang tertangkap terlihat masih mengenakan seragam tahanan berwarna biru (tirto.id).

Lembaga Pemasyarakatan Sialang Bungkuk berada di Jalan Hangtuah persimpangan Jalan Sialang, di Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya. Lapas ini merupakan tahanan baru untuk mengurangi over kapasitas Lapas Kelas II A yang terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan, Pekanbaru.

Berdasarkan catatan, Lapas Sialang Bungkuk dihuni hampir seribu lebih tahanan mulai dari kasus Narkoba, pemerkosaan, geng motor hingga koruptor. Rumah Tahanan yang di rancang untuk 300 napi namun terdata sejumlah 1.870 napi yang ada di dalam. Kelebihan Kapasitas menjadi salah satu penyebab kerusuhan selain adanya skandal yaitu jual beli kamar untuk para NAPI.

Insiden lapas sialang bungkuk bukan pertama kali terjadi namun pemerintah dalam hal ini penegak hukum tetap tidak mengupayakan perubahan positif. Kerusuhan, Kebakaran, hingga skandal dalam Lapas terus terkuak tanpa ada pembenahan signifikan di sistem hukum Indonesia secara umum.

Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Penertiban Masyarakat.

Dalam definisinya, rumah tahanan atau biasa disebut rutan memiliki arti dan fungsi yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut lapas. Berdasarkan PP No 58 tahun 1999, Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, sedangkan Lapas menurut UU No 12 Tahun 1995 ialah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Keduanya merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementrian Hukum dan HAM.

Dari definisi diatas, Sialang Bungkuk dikategorikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan, dengan fungsi pembinaan terhadap narapidana agar kelak narapidana dapat kembali ke masyarakat. Menurut wikipedia, Pada tahun 2005 (lebih dari 1 dekade lalu) penghuni lapas indonesia sejumlah 97.671 orang jauh melebihi kapasitas yang hanya 68.141 orang. Tentu jumlah Narapidana tersebut meningkat lebih tinggi dibandingkan peningkatan kapasitas Lapas. Menurut data terakhir dari sistem database pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia sebanyak 219.819 orang sedangkan kapasistas total Lapas dan Rutan sebanyak 121.854 orang.

Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan Pemerintah menimbulkan efek jera tidak berjalan dengan semestinya. Berikut ini beberapa indikator yang menjadikan Lapas dikategorikan sukses atau tidak ialah:

  1. Menurunnya jumlah tahanan jauh di bawah kapasitas.
  2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban.
  3. Jumlah Warga binaan yang bebas karena proses asimilasi dan integrasi.
  4. Prosentase sakit dan meninggal warga binaan sama dengan prosentase di masyarakat.
  5. Prosentase warga binaan yang bekerja meningkat.

Konsep penegakan hukum yang bertujuan kepada “Efek Jera” bagi narapidana dapat dikatakan jauh dari ideal, terlebih jika tujuan Lembaga pemasyarakatan sebagai efek pencegahan adanya tindak kejahatan. Kegagalan tersebut terlihat menonjol dari meningkatnya jumlah penghuni Lapas. Kegagalan dalam memenuhi tujuan adanya Lapas juga ditambah oleh buruknya integritas pengurus lapas atau sering disebut sipir.

Proses Pembinaan Narapidana tidak berjalan dengan baik oleh sipir, yang sering terjadi ialah pembinaan antar sesama narapidana sehingga keluaran dari Lapas yang terjadi bukan mantan narapidana yang mampu bermasyarakat secara sehat namun justru sebaliknya narapidana yang memiliki keilmuan dan pengalaman melakukan kejahatan yang lebih besar. Sesama narapidana saling mengajari dan memotivasi untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Istilah sekolah kriminal dimaksudkan untuk narapidana yang menimba keilmuan kejahatan di dalam penjara.

Adapula Lapas yang sering dijadikan sebagai modus operandi melakukan kejahatan, terutama peredaran narkoba. Tentu hal ini tidak akan terjadi dan dapat dihindarkan apabila integritas para sipir ditingkatkan walaupun akan sulit dilakukan seperti halnya pemerintah kesulitan memberantas korupsi di Indonesia.

Penegakan Hukum Pidana dalam Islam

Penegakan hukum pidana dalam islam menggunakan asas Amar ma’ruf Nahi Munkar yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah hal yang buruk. Dalam hal penegakan hukum, proses pencegahan digunakan alih-alih efek jera. Maka dari itu hukum tertulis untuk tindak pidana dalam islam terkesan berat, padahal dalam penegakannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi secara subjektif dari hakim yang menangkap ruh syariat islam seperti halnya dicontohkan oleh Rasul Muhammad dan Khalifah Umar Ibn Khattab.

Khalifah Umar Ibn Khattab dalam riwayatnya tidak memberikan hukuman potong tangan saat ada pencurian di musim paceklik. Pertimbangan pemberian hukuman tidak hanya kepada jenis kejahatan namun juga situasi dan kondisi yang menyebabkan kejahatan tersebut terjadi. Pemberian hukuman menurut subjektifitas hakim di sebut Takzir. Adapun bentuk lain dari Hukuman yaitu Hudud, sanksi hukum yang tertentu dan mutlak yang menjadi hak Allah, yang tidak dapat diubah oleh siapa pun. sanksi hudud wajib dilaksanakan, manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi.

Dalam paparan diatas, Lapas bukanlah tujuan satu-satunya bagi narapidana. Jika hakim dalam hal kejahatan melihat syarat-syarat tindak pidana terpenuhi sehingga dijalankan sanksi hudud, atau hakim memberikan putusan selain penahanan, maka narapidana tidak akan dimasukkan ke dalam Lapas. Lapas hanya akan digunakan apabila hakim memutuskan bentuk hukuman pengasingan atau penahanan. Jika penegakan hukum menggunakan prinsip ini, tentu jumlah narapidana akan berkurang dengan signifikan.

Ref:
(http://smslap.ditjenpas.go.id, t.thn.)
(Wikipedia, 2017)
(tirto.id, 2017)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *