Kurangnya Pendidikan Literasi UUD ’45 dan Pancasila di Kalangan Masyarakat Indonesia

oleh Mochammad Wahyu Ghani. S.IIP., M.I.Kom

Awal pengertian literasi secara sempit adalah untuk kemampuan dalam hal membaca, namun kemudian ditambahkan juga dengan kemampuan menulis. Istilah literasi atau dalam bahasa Inggris literacy berasal dari bahasa Latin, literatus, yang berarti “a learned person” atau orang yang belajar. Dalam bahasa Latin juga dikenal dengan istilah littera (huruf) yang artinya melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan dan konvensi-konvensi yang menyertainya. Dalam perkembangan waktu, pengertian literasi bukan hanya berkaitan dengan keaksaraan atau bahasa, namun berkembang menjadi konsep fungsional pada dasawarsa 1960-an, yaitu literasi berkaitan dengan berbagai fungsi dan keterampilan hidup (Sofia Valdivielso Gomez, 2008) .

Konsep Literasi dipahami sebagai seperangkat kemampuan mengolah informasi, jauh di atas kemampuan menganalisa dan memahami bahan bacaan. Dengan kata lain, literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga mencakup bidang lain, seperti ekonomi, matematika, sains, sosial, lingkungan, keuangan, dan tentu saja hukum. Dalam hal ini, memahami UUD’45 dan Pancasila merupakan bentuk konsep literasi hukum yang perlu ditanamkan kepada masyarakat Indonesia dan generasi muda pada umumnya.

Lalu, bagaimana kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang mendapatkan pendidikan literasi UUD ’45 dan Pancasila? Hal ini tercermin dari dua kasus besar, seperti kasus pengangkatan duta Pancasila, padahal sebelumya duta tersebut adalah penghina Pancasila. Dan kasus yang sedang-hangatnya yakni peran negara dalam membantu bencana kemanusiaan di Rakhine, Myanmar.

Bencana kemanusiaan di Rakhine, Myanmar yang merenggut ribuan nyawa masyarakat sipil mengundang simpati dan sorotan masyarakat Indonesia secara umum. Di tengah-tengah sebagian besar masyarakat Indonesia yang peduli dan menyuarakan dukungannya terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar, ternyata masih saja ada sebagian mayarakat Indonesia yang jalangkan simpati apalagi membantu, tetapi malah mencibir dan beranggapan buat apa kita terlalu menyorot kasus Rohingya. “Mentang-mentang rohingnya itu Muslim jadi terlalu di sorot”, begitu kata mereka.

Secara umum, saya akui memang Rohingya itu Muslim dan penduduk kita sebagian besar adalah Muslim, maka wajar apabila kita mengikuti hadist nabi Muhammad SAW yang mengatakan : “Perumpamaan orang yang beriman dalam cinta dan kasih sayang sesama mereka adalah bagaikan satu tubuh yang bila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit maka seluruh anggota tubuh yang lain tidak dapat tidur dan selalu merasa panas”. (HR. Muslim). Sehingga wajib hukumnya membantu ke sesama Muslim. Namun saya tidak akan membahas hal ini dari sudut pandang Islam. Namun dari sudut pandang dasar hukum di negeri kita.

Pemahaman literasi tentang UUD ‘45, Pancasila dan hukum secara umum di Indonesia wajib kita pahami agar kita tidak kehilangan arah dalam memahami kebijakan yang diambil pemerintah kita dalam menyikapi bencana kemanusiaan Rohingya. Ini bukan soal mereka muslim atau tidak, namun ini soal mengamalkan UUD ‘45 yang menjadi hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Dalam UUD ’45 alinea pertama, tertulis : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Jadi apabila Rakyat Indonesia menekan pemerintah kita untuk pro-aktif membantu masyarakat Rohingya di Myanmar bukan karena mereka Muslim, tetapi kewajiban kita dalam menjalankan amanat UUD’45 yang menjadi dasar hukum negara ini.

Nampak jelas, bahwa pendiri negara ini sangat benci terhadap penjajahan, sehingga penjajahan harus dihapuskan di atas dunia. Jika masyarakat kita sudah mendapatkan pendidikan Literasi UUD’45 dan Pancasila, tentu dapat memahami bahwa kita wajib membantu Rohingya, Palestina dan bangsa lainya yang masih terjajah. Karena ini merupakan bentuk penghormatan kita terhadap negara kita sendiri yang berpegang teguh kepada UUD’45 dan nilai-nilai Pancasila.

Kurangnya pendidikan Literasi tentang dasar hukum negara sendiri membuat sebagian masyarakat di Indonesia beranggapan mengurus negeri sendiri saja susah, apalagi mengurus negeri orang lain. Jika anda sebagai pembaca masih berpikir seperti itu, selamat anda adalah salah satu masyarakat yang kurang gemar membaca dan sangat minim pemahamanya tentang dasar negara anda sendiri.

Saat ini konsep literasi UUD ‘45 dan Pancasila masih jauh dari kata memuaskan. Kondisi saat ini memang cukup mengkhawatirkan di mana banyak warga masyarakat yang jalangkan memahami, menghayati, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, bunyi sila-sila dan lambang Pancasila pun tidak hapal. Hal ini diperparah oleh beberapa petinggi negeri ini yang bahkan enggan membela Pancasila.

Sampai saat ini saya tidak habis pikir perlakuan negara ini terhadap masyarakat yang tidak memahami arti pentingya Pancasila. Ironisnya, justru orang yang telah “iseng” menghina Pancasila diangkat menjadi duta Pancasila oleh petinggi negeri ini. Apakah karena dia public figure lalu diangkat menjadi duta Pancasila? Justru karena dia adalah public figur, pemerintah seharusnya lebih tegas agar kasus ini dapat menjadi bahan pembelajaran tentang pentingnya memahami nilai-nilai Pancasila.

Kurangnya pendidikan literasi UUD ’45 dan Pancasila membuat Negara ini selalu menuai pro dan kontra tentang apapun kebijakan yang diambil pemerintah soal Rohingya dan kasus penghinaan Pancasila. Harusnya hal yang seperti itu sudah tidak ada lagi yang kontra, namun menjadi pro aktif mendukung, karena literasi hukum sudah menjadi bagian dari pendidikan yang dijalankan oleh generasi muda. Sudah tidak perlu lagi ada yang mencibir mengapa kita mesti membantu Rohingya dan mengapa kita mesti menghukum penghina Pancasila.

Jangan cuma berteriak “SAYA PANCASILA, SAYA INDONESIA”. Namun tidak bertindak saat ada bencana kemanusiaan baik di negeri orang apalagi di negeri sendiri. Jangan hanya bisa berteriak “SAYA PANCASILA, SAYA INDONESIA”, tetapi tidak membela Pancasila saat ada yang menghina. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah mengamalkan UUD ’45 dan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk pemahaman literasi hukum negara kita tercinta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *